Diduga Lakukan Penodaan Aqidah, Jinal Dilaporkan ke Mapolres Aceh Singkil

INDONESIASATU.CO.ID:

ACEH SINGKIL - Jinal (50), warga Desa Sebatang, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Senin (8/1/3018), dilaporkan kke Mapolres Aceh Singkil, terkait dugaan Penodaan Aqidah Agama Islam yang dilakukannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 Ayat (1) dari Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah.

Pengaduan masyarakat tersebut diterima oleh KA SPK Unit III Polres Aceh Singkil, AIPTU Anjasmoro, Hal ini sesuai dengan Tanda Bukti Lapor dengan Nomor : TBL / 01 / I / 2018 / SPKT-Aceh / Res A.Singkil, pada Senin 8 Januari 2018.

Sebagaimana diketahui, Jinal (terlapor) diadukan oleh komponen masyarakat yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, LSM, OKP, ORMAS, dan Tokoh Pemuda yang ada diwilayah Kabupaten Aceh Singkil, yang dalam hal ini di wakili oleh Pelapor, atasnama N.Lie Alias Ucok Marpaung (48) warga Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil.

"Pengaduan ini kami lakukan untuk memberikan pelajaran keras kepada yang bersangkutan, Kami juga sangat khawatir, jika tanpa tindakan maka tidak tertutup kemungkinan kedepannya akan banyak lahir Jinal - Jinal yang lain yang bisa saja semakin merajalela dalam melakukan penodaan dan pelecehan Aqidah", ujar pelapor N Lie yang akrab disapa Ucok Marpaung yang ikut didampingi Aguswanda Manik pendamping Hukum warga, kepada Senin (8/1/2017) usai membuat laporan ke Mapolres Aceh Singkil.

Menurut mereka, atau sebagaimana yang tertuang dalam surat pengaduan yang ikut ditandatangani 159 orang warga Aceh Singkil, tertanggal 08 Januari 2018, Nomor : Ist/XII/2018/, lampiran : 1 (Satu) set, Hal Penodaan Aqidah, yang ditujukan kepada Kapolres Aceh Singkil, dijelaskan bahwa, pada bulan September 2017 lalu, di Kampong/Desa Sebatang, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil seyogyanya diselenggarakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), namun Pilkades dimaksud sempat ditunda karena permasalahan sistem dan aturan terkait dengan salah satu syarat, yakni setiap calon Kepala Desa di haruskan mampu untuk membaca Al-qur’an.

Pada pencalonan tersebut, salah seorang calon Kepala Desa bernama Jinal (Terlapor), berdasarkan uji baca Al-qur’an yang diadakan untuk itu ternyata tidak mampu memenuhi syarat tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan maka calon yang tidak mampu membaca Al-qur’an harus gugur dari pencalonannya.

Kemudian, guna menghindari keharusan untuk membaca Al-qur’an sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 13 poin C Qanun Aceh nomor 4 tahun 2009 tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian keuchik di Aceh dan guna menyelamatkan pencalonan dirinya sebagai calon Kepala Desa agar tidak digugurkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampong (P2K), Jinal (terlapor) dengan sengaja telah membuat pernyataan untuk keluar dari Agama Islam (Murtad) pernyataan tersebut dibuat pada selembar kertas bermaterai pada tanggal 04 September 2017 dan ditanda tangani di hadapan beberapa orang saksi yang juga turut membubuhkan tanda tangan dalam surat pernyataan tersebut.

"Jadi, apa yang telah dilakukan oIeh terlapor ini, untuk beberapa waktu sempat menjadi viral di berbagai media massa dan jejaringan sosial, hal ini tentunya dinilai sangat mempermalukan umat Islam secara umum, khususnya Kabupaten Aceh Singkil sebagai Negeri Batuah, Negerinya para Ulama, dan juga dianggap telah mempermainkan Agama untuk sebuah Jabatan, sehingga patut dan layak untuk ditindak secara hukum yang berlaku," sebutnya.

Selain itu, dalam pernyataan terlapor, sebagaimana yang tertuang di dalam surat pernyataan tertanggal 04 September 2017 dimaksud merupakan pelanggaran terhadap pasal 7 ayat (1) Qanun Aceh No. 8 tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah yang berisi "Setiap orang lslam dilarang dengan sengaja mengeluarkan pernyataan dan/ atau melakukan perbuatan keluar dari Islam".

Sehingga, terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor dan sesuai dengan pasal 18 Ayat (1) Qanun Aceh No.8 tahun 2015, maka terhadap yang bersangkutan harus dikenakan Uqubat Takzir berupa cambuk didepan umum paling banyak 60 kali dan paling sedikit 30 kali, atau Pidana Penjara paling lama 60 bulan dan paling sedikit 30 bulan, atau denda paling banyak 600 gram emas murnii atau 300 gram emas murni.

"Selama dalam kemurtadan dan kekafirannya, Jinal juga masih tinggal serumah bersama dengan isteri dan anak-anaknya, padahal isteri dan anak-anaknya masih beragama lslam yang seharusnya telah terputus segala perhubungan diantara mereka. Dengan demikian patut diduga, sekiranya selama dalam kemurtadan dan kekafiran Jinal, apabila melakukan hubungan suami isteri dengan isterinya maka hal tersebut adalah sebuah perzinahan," tambah Pendamping Hukum masyarakat, Agus Wanda Manik.

Dijelaskannya, walaupun 7 (tujuh) hari kemudian, Jinal kembali disyahadatkan oleh MPU Aceh Singkil, bukan berarti perbuatannya yang secara nyata telah melecehkan dan menodai Aqidah tersebut dapat dibenarkan, karena dalam konteks ini tidak ditemukan ada alasan pembenaran dan alasan pemaafan sebagaimana dimaksudkan dalam BAB TIGA bagian Kedua pasal 10 huruf a dan b Qanun No.6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

"Masyarakat mengharapkan agar terlapor atau pelaku penodaan agama ini wajib dihukum, tidak boleh dilepas begitu saja, karena akan menjadi contoh yang buruk dalam penerapan Syari'at lslam di Bumi Serambi Mekkah ini. Hukuman yang diberi juga harus setimpal, sesuai dengan aturan/Qanun yang berlaku di Nanggroe Aceh Darussalam," jelasnya.

Apabila hal ini dibiarkan katanya, maka tidak menutup kemungkinan segenap elemen masyarakat Islam yang ada di Kabupaten Aceh Singkil akan melakukan penghukuman sendiri berdasarkan Hadis Sunah Waljamaah.

"Intinya, Kami sebagai komponen masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil, mendesak agar pihak berwenang dapat melaksanakan tindakan dengan segera, hal ini sebagai bentuk untuk memberikan efek jera dan pembelajaran kepada masyarakat. Karena hal tersebut merupakan bagian dan menjadi cita-cita Pemerintah Aceh dalam menegakkan syari'at lslam secara kaffah," tegasnya.

Tambahnya, perbuatan Jinal harus ditindak tegas tanpa harus melihat alasan dari perbuatan tersebut dan tanpa harus melihat latar belakang jati dirinya agar terwujud equality before the law (persamaan didepan hukum), sehingga tidak menjadi preseden buruk terhadap Law enforcement Syari'at lslam di Aceh.

"Saat ini, Kami sangat khawatir, jika tanpa tindakan maka tidak tertutup kemungkinan kedepannya akan banyak lahir Jinal - Jinal yang lain yang bisa saja semakin merajalela dalam melakukan penodaan dan pelecehan Aqidah," terangnya. 

Kendatipun demikian, masyarakat sangat berharap, agar pengaduan mereka tersebut mendapat tanggapan dan penanganan dengan sesegera mungkin, hal itu demi menghindari terjadinya konflik sosial dan keresahan ditengah - tengah masyarakat diwilayah Kabupaten Aceh Singkil. 

Ditambahakan N Lie, surat tertanggal 08 Januari 2018, Nomor : Ist/XII/2018/, lampiran 1 (Satu) set, hal Penodaan Aqidah yang ditujukan kepada Kapolres Aceh Singkil tersebut, ikut ditembuskan kepada Gubernur Aceh, Ketua DPR Aceh, Kapolda Aceh, Ketua MPU Propinsi Aceh, Kepala Dinas Syariat Islam Propvinsi Aceh, Ketua FPI Aceh, Bupati Aceh Singkil, Ketua DPRK Aceh Singkil, Kadis Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil, Ketua MPU Kabupaten Aceh Singkil, Kepala Satpol PP&WH Kabupaten Aceh Singkil, Ketua FPI Aceh Singkil, Camat se Kabupaten Aceh Singkil, Kepala Mukim Se-Kabupaten Aceh Singkil, dan Para Kepala Kampong daIam Kabupaten Aceh Singkil. [Jamal]

Index Berita